MEDIALINK

JAKARTA — Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam 1,5 tahun sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menerima pengaduan sengketa informasi sebanyak 369 kasus. Sebanyak 114 di antaranya diselesaikan melalui mediasi dan 34 kasus melalui ajudikasi.

”Sebanyak 12 sengketa informasi telah diputus melalui sidang ajudikasi,” kata Ketua KIP Abdul Rahman Ma'mun dalam diskusi menyambut Hari Hak untuk Tahu di Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Hari Hak untuk Tahu diperingati di seluruh dunia setiap 28 September. Di Indonesia, Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati pada 28 September 2010 oleh KIP bersama Komisi Informasi Provinsi yang sudah terbentuk saat itu.

Hak untuk Tahu adalah hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni Pasal 28 F UUD 1945 bahwa ”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan penjabaran konkret dari amanat konstitusi tersebut. Dengan UU ini, hak warga negara untuk mengakses informasi publik dijamin oleh UU. Di sisi lain UU KIP juga memperjelas siapa yang berkewajiban memenuhi hak atas informasi tersebut, yakni badan publik.

Namun, hingga saat ini Komisi Informasi Provinsi baru ada di 9 provinsi. ”Saat kami sosialisasi mungkin saja itu didengar, tapi ya hanya didengar saja. Mumpung belum ada sengketa mari siapkan sistem informasi publik. Jadi, ketika ada sengketa, sudah siap membantu memediasi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung.

Elok Dyah Messwati | Nasru Alam Aziz | Kompas