MEDIALINK

SEMARANG, KOMPAS - Putusan sidang sengketa informasi yang digelar pertama kalinya di Indonesia oleh Komisi Informasi, Kamis (7/10), berpihak kepada Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana Blora sebagai pemohon. Sebaliknya, PT Blora Patragas Hulu sebagai termohon diwajibkan memberikan informasi sebagaimana yang dikehendaki pemohon.

Putusan sidang dibacakan Ketua Majelis Komisioner Usman Abdhali Watik di kantor Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah, Kota Semarang. Sidang dihadiri kuasa hukum PT Blora Patragas Hulu (BPH), Ahmad Haidar Ali, dan Koordinator Program Transparansi Migas Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora Kunarto Marzuki.

Sidang ajudikasi nonlitigasi (pengumpulan keterangan) ini digelar setelah upaya mediasi gagal dilakukan. Dalam putusannya, majelis mengharuskan PT BPH memberikan informasi selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak putusan diterima.

Namun, Ahmad Haidar Ali mengatakan, pihak PT BPH belum akan menerima putusan tersebut. ”Kami masih pikir-pikir,” ujar Haidar mengisyaratkan adanya upaya banding. PT BPH memiliki 14 hari untuk menerima putusan atau menolak putusan tersebut.

Dokumen perjanjian

Sengketa informasi ini berawal saat LPAW Blora meminta PT BPH memberi dokumen perjanjian yang berisi pengelolaan saham Blok Cepu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, 19 Mei 2010. PT BPH adalah badan usaha milik daerah di Blora yang bergerak di bidang kerja sama dengan Blok Cepu. Adapun LPAW Blora adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyoroti kebijakan Pemkab Blora untuk kepentingan publik.

Dalam dokumen itu terdapat perjanjian antara PT BPH dan PT Anugerah Bangun Sarana Jaya (ABSJ) selaku rekanan dalam pengelolaan saham 2,1 persen milik Pemkab Blora.

LPAW Blora meminta salinan dokumen itu dengan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PT BPH menolak permintaan itu dengan berlandaskan UU No 30/2000 tentang Rahasia Dagang. (ILO)

Foto: www.radio-idola.com