Banda Aceh -  Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ternyata menjadi tameng untuk menolak memberikan informasi sebagai bentuk transparansi dana kampanye peserta/kontestan kandidat Pemilukada 2012 yang seharusnya berhak diketahui oleh publik. Hal ini terjadi saat The Globe Journal, Senin (13/2) sore, menemui salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Aceh.

Jakarta - Informasi dari badan publik yang seharusnya bisa diakses langsung oleh masyarakat ternyata masih menyisakan banyak tanda tanya. Masih banyaknya informasi yang tersumbat dari badan publik menjadi contoh nyata betapa kebebasan informasi yang didengung-dengungkan pemerintah pusat seakan tak berdaya di tingkat daerah.

BANTUL. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) baru indah di atas kertas, tapi bopeng di lapangan. Simak saja masalah dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pengelolaan DAK yang dikucurkan Pemerintah Pusat rawan diselewengkan karena pengawasan yang tidak ketat. Menurut pengakuan salah satu anggota fraksi PKS DPRD Bantul, Jupriyanto, akses anggota DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah masih minim.

BATANG—Pelanggaran hak atas informasi dalam proyek-proyek pembangunan masih terus terjadi. Proyek PLTU batubara di Batang mengabaikan keterbukaan informasi bagi publik, baik informasi terkait analisa dampak lingkungan maupun terkait lahan warga yang akan terkena.