Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan penghargaan kepada 10 badan publik yang dinilai terbaik dalam keterbukaan informasi kepada publik, Kamis (29/9). Penghargaan tersebut didasarkan atas informasi tentang regulasi keuangan, kinerja dan profil 82 badan publik negara, di dalam situs mereka. Pemantauan dilakukan selama periode 2010-2011. Tahun ini adalah kali kedua penghargaan itu diberikan oleh KIP kepada badan publik negara.

Konglomerasi media di Indonesia hari ini sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Media yang seharusnya bisa menyuarakan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan bebas kepentingan, akhirnya hanya mengakomodir sebagian kelas masyarakat semata. Implikasinya, informasi yang tersajikan seringkali tumpang tindih antara satu media dengan yang lainnya. Selain itu juga sarat dengan kepentingan-kepentingan.

Jakarta - Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) mendesak DPR RI untuk segera mencabut beberapa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) dan menggantinya dengan undang-undang. "Hal itu supaya soal digitalisasi dan konvergensi itu diatur ulang dalam undang-undang baru yang sekarang sedang digodok dalam revisi UU Penyiaran, supaya semuanya jadi singkron," kata Program Coordinator MediaLink, Mujtaba Hamdi usai media briefing 'Pengaturan Hak Publik di Era Konvergensi dan Digitalisasi', di Jakarta, Kamis (16/2).

Banda Aceh -  Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ternyata menjadi tameng untuk menolak memberikan informasi sebagai bentuk transparansi dana kampanye peserta/kontestan kandidat Pemilukada 2012 yang seharusnya berhak diketahui oleh publik. Hal ini terjadi saat The Globe Journal, Senin (13/2) sore, menemui salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Aceh.