MEDIALINK

JALESWARI PRAMODHAWARDANI-Mengapa kita cemas dengan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (UU RN)? Apakah yang dimaksud dengan rahasia negara?Bagaimana kedudukannya dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Polemik yang terjadi selama ini menempatkan  RUU RN sebagai sang tertuduh yang dapat  menimbulkan beberapa kekacauan  ketatanegaraan, karena dianggap  dapat mereduksi rahasia negara menjadi rahasia birokrasi. Sebab lembaga yang kewenangannya diatur konstitusi ini  bisa direduksi kewenangannya dengan RUU tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya, ketika akan memeriksa dokumen tertentu,  tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal karena klasifikasi dokumen rahasia negara menjadi hambatan untuk melakukan fungsi auditnya. Hal ini dipandang akan mereduksi peran konstitusional BPK. Juga dapat dihadapi oleh lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA), dan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memiliki kewenangan di bidang hukum. Mereka bisa menghadapi hambatan pencarian alat bukti dengan alasan rahasia negara. Bahkan lembaga legislatif seperti DPR akan  mengalami hal senada. Dikhawatirkan hak angket DPR dapat dimentahkan karena pemerintah tidak mau memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelidikan dengan alasan rahasia negara.

Belum lagi ketika bicara anggaran operasi militer yang  mendapat klasifikasi “sangat rahasia” selama ini. Padahal persoalan anggaran sama sekali tidak boleh mengandung kerahasiaan, karena ia harus transparan dan memenuhi akuntabilitas publik. Strategi militer dan Anggaran militer adalah dua hal yang harus dipahami secara berbeda. Strategi militer boleh rahasia, tidak dengan anggarannya. Kesalahkaparahan ini memang harus diluruskan sebelum RUU ini akan diundangkan kemudian.

Sebagian besar negara di dunia, penganut demokrasi yang paling jempolan sekalipun, di masa lalu memerlukan perlindungan  rahasia negara  untuk menyeimbangkan perlawanan  terhadap derasnya akses mendapatkan informasi, kebebasan berekspresi dan hak masyarakat lainnya. Banyak negara-negara yang  telah menerapkan hukum ini kemudian meninjau ulang "the Law on State Secret" mereka untuk membatasi berlebihannya  soal kerahasiaan. Tidak terkecuali Indonesia.

Namun yang menjadi persoalan adalah UU tentang rahasia negara ini   sering melebar dan menjadi luas  cakupannya jika dibandingkan dengan standar nilai-nilai Internasional dan regional.  UU yang dibentuk justru menunjukkan peningkatan kerahasiaan  yang sudah ada.

Perluasan kerahasiaan negara ini terjadi dalam beberapa area misalnya definisi  rahasia negara itu sendiri; penggolongan/klasifikasi  jenis informasi "rahasia", termasuk didalamnya kategori baru yang "tidak termasuk rahasia" yang justru akan membahayakan bagi kebebasan mengakses informasi yang penting bagi publik, perluasan klasifikasi, dan mereduksi fungsi pengawasan parlementer/DPR.

Hal ini benar-benar memerlukan beberapa peningkatan konsep yang lebih baik untuk mendefinisikan kembali kategori  “rahasia negara”  dan secara terbuka memerlukan uji kelayakan kepentingan  publik. Jika ini tidak terjadi,  justru akan merepresentasikan langkah mundur reformasi,   dibandingkan jika kita membuat “sistem kerahasiaan" yang  lebih terbuka, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Harga”  Keamanan Nasional

Setiap negara mempunyai informasi sangat sensitif atau peka berkenaan dengan keamanan nasionalnya,  yang  memerlukan perlindungan dan pengaturan pemerintah. Cukup banyak organisasi kerjasama untuk keamanan di Eropa mengambil bagian untuk turut berpartisipasi dalam  mengadopsi hukum itu dengan memperkenalkan dan mengatur  prosedur-prosedur rinci untuk klasifikasi, perlindungan dan deklasifikasi  informasi, yang dapat  mempengaruhi keamanan nasional.

Hal-hal yang penting untuk dicermati adalah: Pertama, hukum ini akan mengatur penggolongan/klasifikasi jenis informasi , keterbatasan, jangka waktu dari klasifikasi dan prosedur/mekanisme para stakeholder. Sering terjadi  konflik antara prosedur-prosedur ini dan publik serta para jurnalis ketika mencoba  untuk memperoleh dan menerbitkan informasi untuk disampaikan kepada publik.

Kedua, pembatasan yang kaku terhadap  kebebasan mengakses informasi yang dilakukan dengan dalih perlindungan keamanan sering menaikkan perhatian serius tentang keamanan nasional itu sendiri. Alasan keamanan nasional justru sedang digunakan untuk mengikis hak dasar warga, situasi terjadi bahkan di beberapa negara yang menganut demokrasi sekalipun.

Ketiga, perlindungan terhadap informasi rahasia yang berlebihan tidak boleh dipergunakan sebagai “trump card” yang akan dikeluarkan untuk menghentikan diskusi isu-isu  penting.  Ia harus  memperhatikan  dan mempertimbangkan kepentingan publik  terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengannya,  yang  mencakup kebebasan untuk mengakses informasi, tanggung-jawab demokratis, pengadilan yang adil dan pemberantasan korupsi.

Memiliki “ Efek Domino”

Persoalan diatas  penting untuk diperhatikan karena  kerahasiaan berlebihan oleh badan pemerintah  pada akhirnya menjadi kontra produktif dengan yang diinginkan.  Hal-hal tersebut diantaranya: akan memperlemah perlindungan terhadap  informasi penting itu sendiri. Bahkan sebagian besar pembocoran rahasia berkas (file) dilakukan ketika sistem klasifikasi tidak diperlakukan secara hati-hati dan terorganisir. Menurut RL Balkan Report pada bulan April 2003 misalnya, banyak dari berkas (file) keamanan UDBA, bekas polisi rahasia Yugoslavia, telah diterbitkan dalam situs web di  Thailand.

Selain itu, informasi rahasia yang berlebihan juga mencegah  lembaga pemerintah dan mereka yang di luar untuk  saling berbagi informasi dan melakukan pembelajaran dari sana. The September 11 Commission di Amerikat Serikat menemukan banyak contoh-contoh akibat dari kerahasiaan berlebihan itu, yang mungkin jika itu tidak dilakukan akan mencegah serangan yang terjadi hari itu.

Terakhir, kerahasiaan yang berlebihan akan mempunyai implikasi terhadap penggunaan biaya yang sangat besar. Secara langsung berpengaruh kepada anggaran moneter. Perlindungan terhadap kerahasiaan  informasi digolongkan beban signifikan terhadap pemerintah. Ini meliputi keamanan personil, keamanan fisik, keamanan informasi, pelatihan, manajemen dan perencanaan. Di Amerika Serikat, menurut hasil penelitian OSCE tahun 2007,  diperkirakan biaya membuat dan melindungi kerahasiaan informasi negara telah menyedot anggaran diatas  $9.9 milyar pada tahun 2007.

Namun di antara “kerusakan” yang dicontohkan di atas, konsekuensi terpentingnya  adalah bahwa hal ini akan  mengikis kepercayaan publik, terutama ketika digunakan melalui cara kekerasan , seperti untuk mendukung agenda politik atau penyalahgunaan kepentingan/kekuasaan  semata, korupsi dan kesalahan manajemen. Jika itu terjadi, maka publik akan semakin percaya bahwa pemerintah hanyalah melakukan sesuatu untuk menarik manfaatnya sendiri. Kredibilitas dan legitimasi kekuasaan pemerintah akan serius dipertanyakan yang akan menggali  berbagai kesulitan dalam meningkatkan dukungan publik untuk  aktivitas-aktivitas nya dan hal apapun juga.

Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI dan  The Indonesian Institute.

Sumber: Newsletter MediaLink No. 05/II/Februari 2011