Hingga kini, salah satu problem mendasar dalam dunia penyiaran di Indonesia ialah adanya indikasi kepincangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Banyak publik tidak bisa memahami poin-poin penting dalam undang-undang tersebut. Salah satunya, ketika undang-undang itu dikaitkan dengan standar kepemilikan media.

Oleh Bonaventura S. Bharata

Bulan Maret 2012 perhatian masyarakat disibukkan oleh  rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awal April.  Sontak rencana ini mendapatkan reaksi beragam dari elemen-elemen kemasyarakatan di Indonesia. Sebagian besar terlihat menolak rencana tersebut, namun terdapat pula pihak-pihak yang mendukung. Lepas dari realitas pro kontra kenaikan harga BBM penulis mencermati adanya satu permasalahan penting yang terselip, yang sebenarnya dapat berpengaruh pada kehidupan orang banyak. Permasalahan tersebut adalah rencana revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 (UU Penyiaran).

SINGAPORE -- On Aug. 17, as Indonesians celebrated their independence day with a national holiday, rival television stations vied for viewers by airing local films related to nationalism and the independence struggle.

R KRISTIAWAN. Salah satu pemikiran penting tentang Orde Baru di Indonesia datang dari Yoshihara Kunio. Pemikir Jepang ini menulis The Rise of Ersatz Capitalism in South East Asia (1988). Ersatz capitalism (kapitalisme semu) adalah perkembangan kapitalisme yang bertali-temali dengan kekuasaan politik. Di Indonesia, kita lebih mengenal perkembangan ini dengan istilah kapitalisme kroni, dengan penguasa politik dan militer yang terlibat dalam berbagai konglomerasi usaha. Kapitalisme, yang pada awalnya mendorong kompetisi murni di antara pelaku usaha, di Asia Tenggara justru tampil dalam persekongkolan ekonomi politik yang oligarkis. Kelahiran televisi swasta di Indonesia pada 1989 juga lahir dalam latar ekonomi politik kronial semacam itu, dengan keluarga Soeharto yang memulai bisnis televisi swasta.